Megapolitan.co – Isu bantuan Rusia sebesar US$1,1 miliar untuk rekonstruksi Gaza kembali menjadi perbincangan publik.
Namun, narasi yang membandingkan bantuan tersebut dengan iuran Board of Peace (BoP) serta mengaitkannya dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai framing yang menyesatkan.
Pengamat politik internasional Fauzan menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tidak bisa dijadikan indikator melemahnya dukungan terhadap Palestina.
“Ini framing yang keliru. Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak berubah, siapa pun presidennya. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi,” kata pengamat politik internasional, Fauzan, Selasa (3/2/2026).
Menurut Fauzan, Board of Peace seharusnya dipahami sebagai instrumen diplomasi global untuk mendorong perlindungan warga sipil dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau Gaza, bukan sebagai alat politik domestik.
“BoP tidak bisa serta-merta dilabeli pro-Israel. Justru forum-forum semacam ini dibutuhkan untuk memastikan perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza,” ujarnya.
Sejumlah analis juga menilai Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten berada di jalur dukungan internasional terhadap Palestina melalui berbagai forum diplomasi.
“Presiden Prabowo termasuk pemimpin yang konsisten antara ucapan dan tindakan dalam isu Palestina. Indonesia tetap mendorong pengakuan kemerdekaan Palestina dan penghentian agresi Israel,” ucap Faisal.
Ia menambahkan, kerja sama Indonesia dengan negara-negara pendukung Palestina seperti Rusia, Turki, dan negara-negara Timur Tengah mencerminkan upaya kolektif menekan Amerika Serikat dan Israel.
Sementara itu, pengamat geopolitik Efriza menjelaskan bahwa bantuan Rusia ke Gaza kerap disalahpahami sebagai bentuk kedermawanan baru, padahal sumber dan konteksnya berbeda.
“Penting dipahami bahwa bantuan Rusia ke Gaza itu berasal dari aset Rusia yang dibekukan Barat. Totalnya sekitar US$250 miliar, bukan uang baru yang dikeluarkan Kremlin,” paparnya.
Ia menjelaskan, pembekuan aset Rusia sejak 2022 bertujuan membatasi kemampuan Rusia membiayai perang Ukraina. Bahkan, aset tersebut awalnya dirancang untuk mendukung rekonstruksi Ukraina yang diperkirakan menelan biaya hingga US$411 miliar, berdasarkan penilaian bersama Pemerintah Ukraina, Bank Dunia, Komisi Eropa, dan PBB.
“Dalam konteks ini, langkah Rusia mengalokasikan US$1,1 miliar ke Gaza lebih merupakan manuver politik luar negeri, bukan murni kebijakan filantropi,” katanya.
Para pengamat pun mengingatkan pentingnya literasi publik agar isu kemanusiaan Palestina tidak diseret ke arena politik praktis dalam negeri.
“Literasi geopolitik itu penting. Jangan sampai isu kemanusiaan Palestina ditarik ke ring tinju politik praktis di dalam negeri,” ujar Efriza.
Tinggalkan Balasan