MEGAPOLITAN.CO – Aktivitas pertambangan timah di wilayah Merawang, Kabupaten Bangka, menjadi sorotan setelah muncul dugaan perusakan lahan milik fasilitas Smelter KJM dan penarikan fee Rp5.000 per kilogram timah dari mitra usaha tambang.
Dua persoalan tersebut kini menjadi perhatian karena diduga melibatkan aktivitas mitra usaha PT Timah dan Panitia Desa Merawang.
Dugaan perusakan lahan bahkan telah dilaporkan ke Polres Bangka, sedangkan informasi mengenai pungutan berdasarkan hasil produksi timah masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, aktivitas penambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang beririsan dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT THEP Merawang telah berlangsung sejak April 2026.
Kegiatan tersebut dikelola delapan mitra usaha berbentuk CV. Namun, operasional pertambangan kemudian menghadapi kendala akibat kekeringan dan terbatasnya sumber air untuk kebutuhan kerja.
Persoalan ketersediaan air diduga menjadi awal munculnya tindakan yang kini dipersoalkan.
Pada Agustus 2026, CV TGV selaku pengelola Blok 3 atau Blok Masyarakat bersama Panitia Desa Merawang yang dipimpin Kepala Desa Peter disebut mencari sumber air dari kolong desa di sekitar kawasan kolong PLN dan PDAM.
Ketika sumber air tersebut mulai mengering, CV TGV diduga mendatangkan alat berat jenis excavator untuk menggali sumber air di sebidang tanah yang awalnya dikira milik warga berinisial RHT.
Belakangan, lokasi penggalian tersebut diketahui diduga masuk dalam kawasan fasilitas Smelter KJM di Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang, Desa Merawang.
Manajemen Smelter KJM yang mengetahui aktivitas alat berat di atas lahan tersebut kemudian menempuh jalur hukum.
Penggalian itu disebut berada di luar batas blok kerja IUP PT Timah dan diduga dilakukan tanpa izin pemilik lahan.
Pihak Smelter KJM selanjutnya melaporkan dugaan perusakan lahan dan aktivitas tanpa izin tersebut ke Polres Bangka.
Laporan itu menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penggalian, termasuk siapa yang mengambil keputusan, memberikan perintah, mengetahui, hingga terlibat langsung dalam penggunaan excavator.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bangka telah melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi. Mereka di antaranya berasal dari pihak CV TGV dan Panitia Desa Merawang.
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan mitra usaha terhadap batas wilayah kerja dan ketentuan perizinan pertambangan.
Kebutuhan air untuk menunjang operasional tambang tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pengelola untuk melakukan penggalian di atas lahan milik pihak lain tanpa persetujuan atau dasar hukum yang sah.
Dugaan Pungutan Rp5.000 per Kg Timah
Selain laporan dugaan perusakan lahan, aktivitas pertambangan di Merawang juga diwarnai informasi mengenai penarikan fee atau iuran air kerja sebesar Rp5.000 untuk setiap kilogram timah yang dihasilkan mitra usaha.
Pungutan tersebut diduga dilakukan oleh Panitia Desa Merawang terhadap CV yang mengelola blok tambang. Mekanismenya disebut melalui pemotongan langsung dari hasil produksi timah.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penarikan dana yang dikaitkan dengan kompensasi untuk desa.
Persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya besaran pungutan, tetapi juga dasar hukum, kewenangan panitia desa, mekanisme pengelolaan, serta pihak yang menerima dan bertanggung jawab atas penggunaan uang tersebut.
Apakah penarikan Rp5.000 per kilogram itu memiliki landasan berupa peraturan desa, kesepakatan tertulis, atau ketentuan resmi lainnya?
Jika tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk dugaan pungutan liar.
Karena itu, transparansi dari pihak yang terlibat diperlukan untuk memastikan apakah pungutan tersebut benar merupakan kompensasi yang disepakati bersama atau justru penarikan dana tanpa landasan yang sah.
Polisi Diminta Telusuri Seluruh Rangkaian Persoalan
Dugaan perusakan lahan dan penarikan fee produksi timah perlu ditelusuri secara menyeluruh. Kedua persoalan tersebut memang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan tata kelola aktivitas pertambangan di wilayah Merawang.
Penanganan perkara tidak seharusnya hanya berfokus pada kerusakan fisik lahan. Aparat penegak hukum juga perlu mendalami dugaan aktivitas penggalian di luar wilayah yang diizinkan serta informasi mengenai pungutan berdasarkan hasil produksi timah.
Rantai tanggung jawab perlu diurai, mulai dari pihak yang mengambil keputusan, pelaksana kegiatan di lapangan, pihak yang mengetahui aktivitas tersebut, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan.
Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan hanya berhenti pada keterangan pihak tertentu.
Kepastian hukum diperlukan agar aktivitas pertambangan, kepentingan perusahaan, mitra usaha, dan masyarakat tidak berjalan di luar ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi dari Kapolres Bangka, Wastam PT Timah, manajemen Smelter KJM, Kepala Desa Merawang, serta pihak CV TGV mengenai dugaan perusakan lahan dan penarikan fee tersebut.
Keterangan seluruh pihak diperlukan untuk memastikan duduk perkara sekaligus memberikan ruang bagi pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut untuk menyampaikan penjelasan.
Perkembangan penyelidikan Polres Bangka kini menjadi perhatian publik, terutama untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan di Merawang akan ditelusuri secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum.






Tinggalkan Balasan