Megapolitan.co – Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi belum diikuti pergantian posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Akibatnya, Bahlil masih memegang dua jabatan strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah perombakan kabinet pada 1 Oktober 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembagian tugas di tengah besarnya agenda pemerintah dalam pengelolaan energi, pertambangan, dan hilirisasi. Center for Budget Analysis (CBA) menilai posisi Menteri ESDM perlu segera diisi secara definitif agar tanggung jawab di sektor tersebut tidak bergantung pada pejabat yang juga mengemban tugas koordinasi lintas kementerian.
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi meminta Prabowo menunjuk Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk menggantikan Bahlil di kementerian tersebut.
“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok, dikutip Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar jumlah jabatan yang dipegang Bahlil, melainkan kebutuhan untuk memastikan setiap posisi pemerintahan dijalankan dengan fokus dan tanggung jawab yang jelas.
Ia menilai Bahlil perlu berkonsentrasi pada tugasnya sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sedangkan pengelolaan teknis dan administratif Kementerian ESDM dipimpin oleh menteri definitif.
“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.
Uchok juga menyoroti persoalan perizinan pertambangan yang menurutnya membutuhkan perbaikan kecepatan pelayanan birokrasi. Ia berharap kepemimpinan definitif di Kementerian ESDM dapat mendorong penanganan persoalan tersebut secara lebih efektif.
“Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.
Pengalaman Yuliot di BKPM dan ESDM Jadi Pertimbangan
Uchok menilai Yuliot memiliki pengalaman yang relevan untuk memimpin Kementerian ESDM. Sebelum menduduki jabatan Wakil Menteri ESDM, Yuliot pernah menjabat Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ketika Bahlil memimpin lembaga tersebut.
Setelah Bahlil beralih menjadi Menteri ESDM, Yuliot kembali mendampinginya sebagai wakil menteri. Pengalaman di dua lingkungan kerja tersebut dinilai memberi Yuliot pemahaman mengenai urusan investasi sekaligus pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.
Dengan bekal itu, Uchok berpandangan Yuliot tidak memerlukan waktu adaptasi yang panjang apabila dipercaya menjadi menteri definitif. Ia juga menilai kesinambungan kepemimpinan penting agar pekerjaan yang sedang berjalan di Kementerian ESDM dapat diteruskan.
Hubungan profesional Bahlil dan Yuliot selama menduduki jabatan di pemerintahan turut menjadi perhatian Uchok. Ia menyebut Yuliot sebagai sosok yang selama ini memberikan keuntungan bagi perjalanan karier Bahlil.
“Selama ini, bagi Bahlil, Yuliot itu keberuntungan. Sekarang berpisah? Maka keberuntungannya pun ikut pergi. Bisa jadi bumerang, yang tadinya menguntungkan, kini justru melukai diri sendiri,” kata Uchok.
Prabowo Diminta Perjelas Pembagian Tugas Menteri
Rangkap jabatan Bahlil menjadi persoalan yang menurut CBA perlu segera mendapat kepastian dari Presiden Prabowo. Sebagai menko, Bahlil memiliki tanggung jawab mengoordinasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Sementara itu, posisi Menteri ESDM berkaitan langsung dengan pengelolaan kementerian yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral.
CBA berpandangan pemisahan kedua jabatan dapat memperjelas jalur koordinasi sekaligus tanggung jawab masing-masing pejabat. Dengan begitu, agenda hilirisasi dan transisi energi dapat dikoordinasikan pada tingkat menko tanpa mengesampingkan kebutuhan kepemimpinan definitif di Kementerian ESDM.
Uchok pun kembali mendorong Prabowo melantik Yuliot sebagai Menteri ESDM. Ia menilai penetapan tersebut akan membuat pembagian tugas antara Bahlil dan pimpinan Kementerian ESDM menjadi lebih tegas.
“Kalau Yuliot dilantik, maka pemisahan tugas menjadi jelas. Bahlil fokus sebagai Menko, sementara ESDM dipimpin menteri definitif,” ujar Uchok.
Desakan CBA tersebut menempatkan keputusan pergantian Menteri ESDM sebagai langkah yang dinilai penting untuk memperjelas struktur kepemimpinan di sektor energi. Namun, penentuan pejabat yang akan memimpin kementerian itu tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
CBA berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai posisi tersebut agar pelaksanaan agenda investasi, pertambangan, hilirisasi, dan transisi energi berjalan dengan pembagian kewenangan yang jelas.
Tinggalkan Balasan