Megapolitan.co – Respons sejumlah pejabat terhadap bencana di Sumatera belakangan ini menuai kritik publik.
Beragam pernyataan dan langkah para pejabat justru dianggap keliru dan berujung blunder, sehingga memperkeruh situasi di tengah proses penanganan bencana.
Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto tampil mengedepankan empati sebagai fondasi utama dalam penanganan bencana.
Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan warga dan memulihkan wilayah terdampak, bukan mempertontonkan klaim atau mencari panggung.
Aksi saling mengunggulkan diri sebagai pihak paling berjasa, dan menuding yang lain sebagai pihak paling bertanggung jawab atas bencana, ramai berseliweran di media sosial maupun media online dan turut memperburuk keadaan.
Bahkan muncul narasi-narasi menyesatkan, termasuk klaim kontroversial terkait fungsi hutan.
Prabowo mengingatkan agar seluruh pihak mengarahkan energi pada kerja lapangan dan berhenti memanfaatkan situasi genting untuk keuntungan kelompok.
Di tingkat daerah, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi garda terdepan.
Aceh, misalnya, memiliki Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPKA) sebagai penyesuaian struktur di provinsi.
Melalui lembaga-lembaga inilah koordinasi vertikal antara pusat dan daerah diuji, dan Presiden menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada sinergi tersebut.
Hingga kini, Presiden Prabowo belum menetapkan status Bencana Nasional dan juga belum membuka pintu bantuan luar negeri.
Ia percaya bangsa Indonesia memiliki cukup modal sosial untuk bangkit, mulai dari semangat gotong royong hingga potensi zakat dan wakaf yang mencapai Rp 480 triliun.
Angka ini, menurut Presiden, merupakan kekuatan kolektif yang bisa mempercepat proses tanggap darurat.
Dalam rapat terbatas, Prabowo menyampaikan para kepala daerah dan dirinya adalah “pilihan Tuhan” yang diberikan ujian besar.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan menjaga soliditas, tidak saling menyalahkan, dan memperkuat koordinasi dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan.
Keberhasilan tidak hanya dinilai dari besar kecilnya bantuan, melainkan dari persatuan dalam bekerja tanpa saling menjatuhkan.
Presiden juga menegaskan tidak ada ruang bagi penyelewengan dana bencana. Integritas menjadi syarat mutlak, apalagi di tengah situasi krisis.
Ia menekankan pemberantasan dan pencegahan korupsi di masa pemerintahannya difokuskan untuk kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kesulitan. Menurutnya, bencana bukanlah celah untuk memperkaya diri.
Di atas semua itu, bangsa Indonesia membutuhkan empati nasional, bukan sebagai slogan kosong, tetapi sebagai gerakan bersama untuk saling menopang.
Fokus pada aksi nyata, koordinasi yang solid, dan kejujuran dalam setiap proses penanganan menjadi kunci melewati masa sulit ini. Empati adalah kekuatan yang akan menentukan seberapa cepat Indonesia bangkit kembali dari bencana.
Tinggalkan Balasan