Megapolitan.co – Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza kembali memburuk menyusul serangan militer Israel ke Kamp Pengungsi Ghaith di kawasan Al-Mawasi, Khan Younis, pada 31 Januari 2026.
Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 32 pengungsi Palestina, mayoritas warga sipil yang berlindung di area padat penduduk.
Serangan ini terjadi di tengah upaya internasional mendorong gencatan senjata dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Namun, eskalasi militer justru memunculkan kekhawatiran baru akan terputusnya jalur bantuan bagi jutaan warga sipil.
Sejumlah kalangan menilai, serangan di Khan Younis mencerminkan situasi kemanusiaan Gaza yang kian genting, di mana konflik bersenjata terus berjalan beriringan dengan pembatasan ketat terhadap aktivitas organisasi bantuan internasional.
Selain dampak langsung terhadap warga sipil, serangan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tekanan Israel terhadap 37 organisasi kemanusiaan internasional yang masih beroperasi di Gaza.
Israel sebelumnya menuntut seluruh lembaga tersebut menyerahkan daftar lengkap karyawan lokal, dengan alasan keamanan. Namun, tuntutan itu menuai penolakan luas karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pekerja kemanusiaan di lapangan.
Salah satu organisasi yang terancam menghentikan operasionalnya adalah Médecins Sans Frontières (MSF). Sejumlah sumber kemanusiaan menilai, kebijakan tersebut berisiko melumpuhkan distribusi bantuan medis dan logistik yang sangat dibutuhkan warga Gaza.
Serangan di Khan Younis juga memicu kecaman dari berbagai negara mayoritas Muslim. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan sejumlah negara lain mengecam aksi Israel yang dilakukan di tengah proses gencatan senjata.
Mereka menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional, sekaligus ancaman nyata bagi perlindungan warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan.
Pemerintah Arab Saudi menyebut serangan itu sebagai “kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan”, sementara Pakistan menegaskan bahwa langkah Israel justru merusak peluang perdamaian yang sedang dibangun.
Di tengah situasi tersebut, perhatian internasional turut tertuju pada Board of Peace (BoP), forum perdamaian global yang digagas sebagai jalur diplomasi alternatif di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Forum ini dipandang sebagai harapan baru untuk menciptakan jeda kemanusiaan, sekaligus membuka kembali akses bantuan bagi warga Gaza yang terjebak konflik berkepanjangan.
Namun, serangan di Khan Younis menjadi ujian awal bagi efektivitas BoP dalam meredam eskalasi dan menekan agresi bersenjata.
Di tengah meningkatnya tensi, beredar potongan video pidato Presiden RI Prabowo Subianto di forum internasional yang dipelintir seolah mendukung Israel.
Pemerintah Indonesia menegaskan, posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi damai.
Indonesia menilai BoP sebagai sarana strategis memperjuangkan Palestina tanpa kekerasan, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPR RI dari PKB, Syamsu Rijal, menilai tekanan terhadap organisasi kemanusiaan dan serangan militer Israel menunjukkan pola sistematis yang berbahaya.
“Ini bukan soal keamanan, tetapi upaya sistematis untuk mematikan bantuan kemanusiaan dan menekan rakyat Palestina,” ujar Syamsu Rijal.
Ia juga menegaskan pentingnya peran Board of Peace sebagai mekanisme damai yang mampu membuka kembali jalur bantuan ke Gaza.
“BoP saat ini adalah satu-satunya mekanisme damai yang bisa memberi jeda kemanusiaan agar bantuan masuk kembali ke Gaza,” kata Syamsu Rijal.
Menurutnya, komitmen iuran BoP sebesar US$1 miliar harus dibarengi langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi warga sipil.
Tinggalkan Balasan