Megapolitan.co – Di tengah munculnya narasi pesimistis soal kondisi pendidikan nasional, pemerintah justru menampilkan arah kebijakan yang menekankan ekspansi layanan, penguatan anggaran, dan perlindungan akses bagi kelompok rentan pada 2026.
Alih-alih melihat situasi pendidikan sebagai krisis, pemerintah menilai periode ini sebagai fase percepatan reformasi, ditandai dengan postur anggaran besar dan peluncuran program yang menyasar langsung siswa serta tenaga pendidik.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun atau setara 20 persen dari total APBN.
Angka ini bukan hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjadi alokasi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pemerintah memposisikan anggaran tersebut sebagai fondasi transformasi pendidikan, terutama untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Selain infrastruktur dan program bantuan pendidikan, anggaran juga diarahkan untuk menopang reformasi sistem pembelajaran serta penguatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Salah satu program yang ditekankan pemerintah adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai instrumen mobilitas sosial bagi keluarga miskin.
Hingga awal 2026, sebanyak 166 sekolah telah berdiri di 34 provinsi, dengan rencana ekspansi lanjutan. Model sekolah berasrama ini memberi layanan pendidikan gratis penuh dari SD hingga SMA, sekaligus menanggung kebutuhan siswa mulai dari tempat tinggal, konsumsi, seragam, hingga fasilitas belajar.
Pendekatan ini dinilai bukan sekadar penghapusan biaya sekolah, tetapi strategi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang benar-benar inklusif.
Di sisi tenaga pengajar, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp14 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN.
Anggaran tersebut digunakan untuk menaikkan tunjangan bulanan, memperkuat tunjangan profesi bagi guru bersertifikat, serta memberi insentif khusus bagi pengajar di wilayah 3T. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kualitas pendidikan sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi guru.
Dengan kombinasi anggaran besar, sekolah gratis berbasis asrama, dan dukungan bagi guru, pemerintah ingin menggeser perdebatan dari sekadar kritik normatif menuju pengawasan implementasi di lapangan.
Tahun 2026 diposisikan sebagai periode penting untuk memastikan berbagai kebijakan pendidikan tidak berhenti pada angka anggaran, melainkan benar-benar berdampak pada akses, mutu, dan pemerataan pendidikan nasional.
Tinggalkan Balasan