Megapolitan.co – Presiden Prabowo Subianto mendatangi sejumlah wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kunjungan itu dilakukan 11 hari setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.
Waktu kedatangan Presiden kemudian menjadi bahan perbincangan publik. Sebagian kritik mempertanyakan mengapa kepala negara tidak hadir secara langsung pada hari-hari awal setelah bencana.
Bagi sebagian masyarakat, kehadiran Presiden di tengah korban bencana dinilai memiliki arti penting sebagai bentuk perhatian, dukungan moral, sekaligus keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
Meski demikian, waktu kedatangan Presiden perlu dipisahkan dari proses penanganan bencana yang telah berlangsung sejak gempa terjadi.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara, pemerintah telah bergerak sejak hari pertama melalui pengiriman bantuan logistik, pengerahan personel, proses evakuasi, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Karena itu, pertanyaan mengenai mengapa Presiden baru datang pada H+11 tetap dapat menjadi bahan evaluasi publik. Namun, waktu kunjungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah baru bekerja setelah Prabowo tiba di NTT.
Kritik Muncul karena Presiden Baru Datang H+11
Kunjungan Prabowo pada H+11 menjadi perdebatan karena masyarakat di wilayah terdampak masih menjalani proses penanganan dan pemulihan akibat gempa.
Perhatian publik juga tertuju pada agenda Presiden sebelum kunjungan ke NTT. Prabowo sebelumnya menjalankan sejumlah agenda kenegaraan, termasuk berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.
Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan apakah kunjungan langsung Presiden semestinya dilakukan lebih cepat.
Bagi sebagian masyarakat, kedatangan kepala negara di lokasi bencana bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan administratif pemerintahan. Kehadiran Presiden juga dipandang sebagai simbol dukungan bagi korban sekaligus kesempatan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
Kunjungan kepala negara juga dapat menjadi ruang untuk mendengar berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat terdampak bencana.
Kritik terhadap waktu kunjungan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pemerintah.
Namun, penilaian terhadap penanganan bencana tidak dapat hanya menggunakan satu ukuran, yakni kapan Presiden hadir secara langsung di lokasi.
Pasalnya, operasi tanggap darurat memiliki mekanisme tersendiri dan melibatkan berbagai institusi yang memang mempunyai mandat untuk bergerak langsung di lapangan.
Pemerintah Bergerak Sejak Awal Gempa
Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores dan sejumlah wilayah NTT pada 15 Agustus 2026.
Sejak hari yang sama, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah untuk segera menangani dampak bencana tersebut.
Sekretariat Negara menyebut pemerintah langsung mengerahkan personel, mengirimkan bantuan logistik, melakukan evakuasi, serta menangani masyarakat yang terdampak di berbagai wilayah.
Gerak cepat tersebut terlihat dari pengiriman logistik tahap awal. Sehari setelah gempa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengirim 27 ton logistik tahap pertama ke Flores.
“Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo sejak pagi hari kejadian, Sabtu 15 Agustus 2026 : 27 ton logistik tahap pertama dari pusat telah dikirimkan ke Flores, NTT,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis Sekretariat Negara.
Bantuan tidak hanya berupa logistik. Lebih dari 3.500 personel TNI-Polri turut dikerahkan ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk Manggarai, Maumere, dan Flores.
Pemerintah pusat juga mengirim sejumlah pejabat serta mengerahkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung penanganan bencana di lapangan.
Di antaranya Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta jajaran PLN, Pertamina, dan Telkom.
Kementerian PU, BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri juga terlibat dalam proses evakuasi serta penanganan masyarakat terdampak.
Rangkaian tindakan tersebut memperlihatkan bahwa operasi penanganan gempa sudah berlangsung sebelum Presiden melakukan kunjungan langsung ke NTT.
Dengan demikian, kedatangan Prabowo pada 26 Agustus 2026 bukan merupakan awal dimulainya penanganan bencana.
Alasan Tak Langsung Datang ke NTT
Alasan Presiden tidak langsung mendatangi NTT pada hari-hari pertama bencana disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan gempa di Kabupaten Nagekeo pada 26 Agustus 2026.
Dalam transkrip resmi Presiden RI, Prabowo menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak langsung datang memang dilakukan secara sengaja, agar seluruh pihak terkait fokus dalam penanganan.
“Memang sengaja saya, di awal-awal saya tidak mau datang, karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi,” ujar Prabowo.
Menurutnya, kedatangan pejabat pusat dalam jumlah besar dapat membuat aparat di daerah harus membagi konsentrasi.
Selain menangani masyarakat yang terdampak bencana, aparat daerah berpotensi harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyambutan dan pendampingan pejabat.
Karena itu, pemerintah pusat memilih memantau perkembangan dari pusat sembari memastikan bantuan serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Tapi, kita terus memonitor dan yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting, ya,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut memberikan penjelasan mengenai pertimbangan pemerintah dalam menentukan waktu kunjungan ke NTT.
Meski demikian, keputusan tersebut tetap terbuka untuk dievaluasi publik, terutama terkait bagaimana menyeimbangkan kebutuhan efektivitas operasi tanggap darurat dengan pentingnya kehadiran simbolik kepala negara.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah kunjungan Presiden penting atau tidak.
Yang lebih penting adalah bagaimana kunjungan kepala negara dapat dilakukan pada momentum yang tepat tanpa mengganggu penanganan di lapangan dan sekaligus mampu menghasilkan keputusan konkret bagi masyarakat terdampak.
Prabowo Tegaskan Kunjungan ke Daerah Bencana Harus Menghasilkan Solusi
Dalam rapat penanganan gempa tersebut, Prabowo juga menyampaikan pandangannya mengenai tujuan pejabat mendatangi wilayah bencana.
Menurut Presiden, kunjungan ke daerah terdampak tidak seharusnya hanya dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat tanpa diikuti kemampuan memberikan bantuan atau menyelesaikan persoalan.
“Kalau kita datang, habis itu hanya lihat bencana tapi ndak bisa mengatasi, ndak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut memperkuat pendekatan pemerintah bahwa ukuran penanganan bencana tidak semata-mata ditentukan dari hadir atau tidaknya pejabat di lokasi.
Yang menjadi perhatian utama adalah tindakan nyata berupa bantuan, pelayanan, evakuasi, hingga pemulihan kondisi masyarakat terdampak.
Meski begitu, pemerintah juga tidak menafikan arti penting kehadiran Presiden.
Bagi masyarakat yang tengah menghadapi bencana, kedatangan langsung kepala negara tetap memiliki nilai moral dan simbolik.
Kunjungan tersebut juga memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak serta persoalan yang masih membutuhkan penanganan.
Karena itu, penanganan operasional dan kunjungan pimpinan negara bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Penanganan di lapangan harus tetap menjadi prioritas, sementara kunjungan Presiden dapat dilakukan ketika dinilai efektif untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kondisi, dan memastikan dukungan pemerintah benar-benar berjalan.
Penanganan Karhutla dan Gempa NTT Berjalan Bersamaan
Kritik mengenai waktu kedatangan Prabowo ke NTT juga dikaitkan dengan agenda Presiden dalam menangani karhutla di Kalimantan.
Namun, agenda tersebut tidak berarti penanganan gempa NTT dihentikan.
Catatan pemerintah menunjukkan bahwa persoalan karhutla dan dampak gempa NTT tetap dibahas secara paralel melalui koordinasi pemerintah pusat.
Pada Minggu, 23 Agustus 2026, Prabowo memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor. Dalam rapat tersebut dibahas penanggulangan karhutla sekaligus dampak bencana gempa di NTT.
Presiden menerima laporan mengenai perkembangan tindak lanjut instruksi penanganan bencana NTT serta distribusi bantuan pemerintah.
Rapat itu juga diikuti sejumlah menteri, pimpinan lembaga, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat membahas dukungan yang telah diperintahkan Presiden untuk disalurkan ke wilayah Kalimantan dan NTT.
“Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan kepala staf angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” ujar Teddy.
Selain membahas distribusi dukungan, rapat tersebut juga memuat instruksi mengenai penanganan masyarakat yang terdampak gempa di NTT.
Artinya, penanganan karhutla di Kalimantan berjalan bersamaan dengan penanganan dampak gempa di NTT.
Kedua persoalan tersebut ditangani melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan dukungan aparat yang bekerja langsung di lapangan.
Ketibaan Prabowo H+11 Tak Berarti Penanganan Baru Dimulai
Pada 26 Agustus 2026, Prabowo akhirnya tiba di NTT dan memimpin rapat penanganan bencana di Kabupaten Nagekeo.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden mendapatkan laporan dari jajaran terkait mengenai perkembangan penanganan bencana serta kondisi masyarakat yang terdampak gempa.
Kunjungan tersebut juga diikuti penguatan dukungan pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Pemerintah menyalurkan bantuan kemasyarakatan senilai Rp200 miliar.
Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores.
Delapan kabupaten yang menerima bantuan tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Pemerintah menyatakan bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan bencana serta membantu masyarakat yang terdampak.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan bantuan senilai Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah diterima pemerintah daerah.
Bantuan tersebut secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana.
Karena itu, kunjungan Prabowo pada H+11 lebih tepat dipahami sebagai bagian dari pengecekan langsung, evaluasi, koordinasi, sekaligus penguatan dukungan pemerintah.
Sementara itu, operasi penanganan bencana telah berjalan sejak hari pertama melalui distribusi logistik, pengerahan personel, evakuasi, pelayanan masyarakat, serta dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Kehadiran Presiden Berbeda dengan Kehadiran Negara
Perdebatan mengenai waktu kedatangan Presiden ke NTT tetap memiliki ruang dalam diskusi publik. Masyarakat berhak mempertanyakan mengapa kunjungan langsung kepala negara baru dilakukan pada H+11.
Pertanyaan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama terkait komunikasi publik dan penentuan momentum kunjungan Presiden ke wilayah bencana.
Namun, kehadiran fisik Presiden tidak dapat disamakan dengan kehadiran negara secara keseluruhan.
Negara hadir melalui personel yang melakukan evakuasi, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada korban, petugas yang menyalurkan bantuan, aparat yang menjaga keamanan, serta kementerian dan lembaga yang menangani infrastruktur, listrik, komunikasi, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam penanganan gempa NTT, Sekretariat Negara mencatat bahwa sejak hari pertama telah dikirimkan 27 ton logistik tahap awal. Selain itu, lebih dari 3.500 personel TNI-Polri dikerahkan untuk membantu penanganan di lapangan.
Sejumlah kementerian dan lembaga juga langsung dilibatkan dalam penanganan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa negara telah bergerak sejak bencana terjadi.
Karena itu, menilai negara tidak hadir hanya berdasarkan kapan Presiden tiba di lokasi berpotensi mengabaikan berbagai tindakan yang telah dilakukan aparat pemerintah sejak hari pertama.
Kritik Tetap Menjadi Kontrol Publik, tetapi Respons Bencana Harus Dinilai Secara Menyeluruh
Kritik mengenai keterlambatan kunjungan Presiden tidak harus dihilangkan dari ruang publik.
Sebaliknya, kritik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi pemerintah, memperkuat kehadiran simbolik kepala negara, serta memastikan masyarakat terdampak merasa mendapatkan perhatian.
Namun, keberhasilan penanganan bencana tidak semestinya hanya diukur dari sudah atau belum hadirnya Presiden di lokasi.
Ada berbagai indikator yang lebih substantif untuk melihat efektivitas respons pemerintah.
Di antaranya seberapa cepat bantuan dikirimkan, bagaimana evakuasi dilakukan, apakah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, bagaimana pelayanan kesehatan diberikan, hingga seberapa cepat infrastruktur dan layanan publik dapat dipulihkan.
Dalam konteks gempa NTT, data resmi menunjukkan bahwa bantuan dan pengerahan personel telah dimulai sejak hari pertama bencana.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai mengapa Prabowo baru datang ke NTT tetap relevan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, pertanyaan tersebut perlu berjalan bersama pertanyaan yang lebih luas, yakni apa saja yang telah dilakukan negara sejak gempa terjadi dan apakah bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak.
Kehadiran fisik Presiden memang memiliki nilai simbolik yang penting. Namun, tidak hadirnya Presiden secara langsung pada hari-hari pertama bencana tidak serta-merta menunjukkan negara absen.
Untuk melihat respons pemerintah terhadap gempa NTT secara utuh, publik perlu memperhatikan seluruh rangkaian tindakan sejak 15 Agustus 2026.
Mulai dari pengiriman bantuan, pengerahan personel, proses evakuasi, pelayanan masyarakat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, hingga langkah pemulihan bagi wilayah serta masyarakat yang terdampak gempa.
Tinggalkan Balasan