Megapolitan.co – Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, mengkritik pelaksanaan Assessment Test ASN yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Ia menuding proses tersebut hanya sandiwara politik yang dikemas seolah profesional oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
“Tes ini hanya formalitas. Kursi kepala dinas sudah ‘diisi’ bahkan sebelum ujian dimulai,” tegas Mulyadi dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, asesmen yang diklaim sebagai bagian dari reformasi birokrasi itu justru menjadi alat pembenaran bagi ambisi kekuasaan. Ia menyebut, nama-nama calon kepala dinas sudah disusun sejak lama.
“Nama-nama kepala dinas sudah disiapkan rapi jauh sebelum lembar soal dibuka. Jadi, buat apa lagi tes kalau hasilnya sudah ditentukan?” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk enam formasi kepala dinas, sudah beredar sejumlah nama yang disebut-sebut akan menempati jabatan strategis — antara lain AR, IS, KTH, ENP, PS, dan ES.
“Itu semua sudah dikondisikan. Jadi jangan heran kalau hasil akhirnya hanya formalitas belaka,” tambahnya.
Lebih jauh, Mulyadi menilai praktik semacam itu mencederai semangat meritokrasi, prinsip dasar birokrasi yang menempatkan kompetensi, integritas, dan prestasi sebagai ukuran utama.
“Alih-alih melahirkan aparatur yang berintegritas dan profesional, Pemkot justru mempertontonkan laboratorium rekayasa jabatan,” ujarnya.
Ia menuding Wali Kota Tri Adhianto telah merusak semangat reformasi birokrasi dengan menjadikan asesmen sekadar ritual seremonial dan mempraktikkan nepotisme secara vulgar.
“Mulai dari proses seleksi yang hanya seremonial hingga praktik nepotisme yang vulgar, semuanya menunjukkan kemunduran moral birokrasi,” beber Mulyadi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan