Megapolitan.co – Sorotan tajam diarahkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi menyusul desakan aktivis lokal, Faisal, yang meminta transparansi penuh atas penggunaan dana hibah miliaran rupiah dari APBD selama dua tahun terakhir.
Ia menilai, peningkatan anggaran tak sejalan dengan peningkatan prestasi atlet di daerah.
“KONI harus transparan. Setiap rupiah dana hibah yang bersumber dari APBD wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Faisal dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).
Faisal menyebut, pada 2023 KONI Bekasi menerima hibah sebesar Rp18 miliar dan meningkat menjadi Rp25 miliar pada 2024. Namun, besarnya dana itu tidak tampak berdampak signifikan terhadap pembinaan maupun capaian prestasi atlet daerah.
“Anggaran besar, tapi pembinaan mandek. Banyak cabang olahraga (cabor) justru mengeluh kekurangan dana. Pertanyaannya, ke mana sebenarnya uang itu mengalir?” sindirnya.
Aktivis itu menduga ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan KONI, termasuk potensi penyimpangan dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembinaan olahraga. Sejumlah pengurus cabor bahkan mengaku harus menutupi kebutuhan latihan dengan dana pribadi.
“Banyak pengurus mengeluhkan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh ketua harian dan sekretaris KONI,” ungkap Faisal, yang juga menyinggung adanya dugaan pemotongan dana hingga manipulasi laporan keuangan.
“Jika praktik seperti ini terjadi, itu bukan lagi pelanggaran administratif, tapi sudah mengarah pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Faisal menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran KONI.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. KONI harus membuka besaran, asal, dan penggunaan anggaran agar publik bisa mengawasi. Tanpa keterbukaan, ruang korupsi akan terus terbuka lebar,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan