Megapolitan.co – Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) mengkritik kebijakan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terkait pencabutan layanan WiFi gratis yang kini dialihkan ke tangan warga.
Tri dinilai gagal menjaga konsistensi arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Ketua Umum Forkim, Mulyadi, menyebut langkah Pemkot Bekasi yang menghapus layanan WiFi gratis dan menggantinya dengan skema pengelolaan berbasis dana hibah Rp100 juta per RW, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap fasilitas publik.
“Saya heran, kebijakan Tri Adhianto tak konsisten. Banyak kebijakan yang cepat berubah, pagi tempe, besok kedelai,” sindir Mulyadi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, keputusan tersebut bukan hanya tidak logis, tetapi juga membingungkan publik. Dengan dalih efisiensi, Pemkot justru mengalihkan tanggung jawab penyediaan akses digital kepada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
“Perubahan ini keliru dan tidak pro rakyat. Seolah-olah wali kota ingin lepas tanggung jawab, dan malah membebankan urusan fasilitas publik kepada warga,” tegasnya.
Mulyadi menyoroti dana hibah Rp100 juta per RW yang digadang sebagai program pemberdayaan, justru bisa berpotensi terserap habis untuk biaya operasional WiFi. Padahal, dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif dan sosial masyarakat.
“Jika dihitung, terdapat lebih dari 7.181 RT di Kota Bekasi. Apabila seluruhnya menggunakan WiFi dengan pembiayaan dari dana hibah tersebut, maka program Rp100 juta per RW yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan pemberdayaan warga, justru akan kehilangan orientasinya,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan